Ketimpangan Pembangunan Pesisir dan Kerentanan Nelayan Tradisional: Studi Kasus di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2

Authors

  • Ilham Maulana Bagaskara Sekolah Global Mandiri

DOI:

https://doi.org/10.15578/dtzvmt54

Keywords:

PIK 2, nelayan kecil, disparitas sosial-ekonomi, reklamasi, kapabilitas, keadilan pesisir

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak pembangunan pesisir terhadap nelayan kecil di Jakarta Utara dengan menempatkan kawasan PIK 2 sebagai konteks utama transformasi ruang pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkaya statistik deskriptif melalui analisis dokumen, tinjauan pustaka, observasi lapang, wawancara eksploratif, dan dokumentasi visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pesisir tidak hanya menghasilkan perubahan spasial, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi nelayan kecil melalui penyempitan ruang tangkap, meningkatnya biaya operasional, dan melemahnya kapabilitas rumah tangga nelayan. Reklamasi Teluk Jakarta diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp207,15 miliar per tahun, termasuk sekitar Rp94,71 miliar yang ditanggung nelayan tangkap. Pada tingkat komunitas, jumlah penduduk Salembaran Jati menurun sebesar 26,3% pada periode 2010–2024, dengan sekitar 10% warga terdampak penggusuran. Catatan lapang menunjukkan bahwa konsumsi solar nelayan meningkat dari 7–8 liter menjadi 15–20 liter per trip atau naik sekitar 87,5%–185,7%. Dengan asumsi 20 hari melaut per bulan, tambahan kebutuhan BBM mencapai 140–260 liter per bulan. Di sisi lain, mayoritas responden berpendidikan SMP–SMA dan sebagian belum memiliki BPJS, yang menunjukkan keterbatasan kapasitas adaptasi dan perlindungan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan pesisir di sekitar PIK 2 merupakan konsekuensi dari pembangunan yang cenderung memusatkan manfaat ekonomi pada kawasan investasi, sementara biaya ekologis dan sosial dialihkan kepada komunitas nelayan kecil. Oleh karena itu, pembangunan pesisir memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif melalui perlindungan ruang tangkap tradisional, pengukuran dampak sosial-ekologis berbasis operasional nelayan, penguatan perlindungan sosial, penyediaan pembiayaan adaptif, dan partisipasi bermakna masyarakat pesisir dalam tata kelola pembangunan.

 

Title: Coastal Development Inequality and the Vulnerability of Traditional Fishers: A Case Study of the Pantai Indah Kapuk 2 Area 

This study examines the impacts of coastal development on small-scale fishers in North Jakarta by positioning the PIK 2 area as a major context of coastal spatial transformation. The research applies a descriptive qualitative approach enriched with descriptive statistics through document analysis, literature review, field observation, exploratory interviews, and visual documentation. The findings show that coastal development not only produces spatial transformation but also intensifies the socio-economic vulnerability of small-scale fishers through shrinking fishing grounds, rising operational costs, and declining household capabilities. The reclamation of Jakarta Bay is estimated to generate annual economic losses of Rp207.15 billion, including Rp94.71 billion borne by capture fishers. At the community level, the population of Salembaran Jati declined by 26.3% between 2010 and 2024, with around 10% of residents affected by eviction. Field findings indicate that diesel consumption increased from 7–8 liters to 15–20 liters per fishing trip, equivalent to an increase of 87.5%–185.7%. Assuming twenty fishing trips per month, additional fuel demand reaches 140–260 liters monthly. Most respondents were educated only up to junior and senior high school levels, while some lacked BPJS coverage, indicating limited adaptive capacity and weak social protection. This study argues that coastal inequality surrounding PIK 2 reflects a development model that concentrates economic benefits within investment-oriented coastal spaces while transferring ecological and social costs to small-scale fishers. Therefore, coastal development policies should adopt a more inclusive approach through the protection of traditional fishing grounds, operational-based socio-ecological impact assessments, strengthened social protection, adaptive financing schemes, and meaningful participation of coastal communities in development governance.

References

Adhuri, D. S., Rachmawati, L., Sofyanto, H., & Hamilton-Hart, N. (2016). Green market for small people: Markets and opportunities for upgrading in small-scale fisheries in Indonesia. Marine Policy, 63, 198–205. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.021.

Harvey, D. (2008). The right to the city. New Left Review, 53, 23–40.

Hikmah, Zulham, A., & Nasution, Z. (2018). Reklamasi di Teluk Jakarta dan perubahan sosial pada masyarakat nelayan di Cilincing Jakarta Utara. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8(1), 1–12. https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6849.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). Produksi perikanan tangkap DKI Jakarta 2024. Portal Satu Data KKP. https://portaldata.kkp.go.id/datainsight/produksi-ikan-tangkap.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2026). Nilai Tukar Nelayan DKI Jakarta. Portal Satu Data KKP. https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/ntn/summary.

Muhartono, R., Sumarti, T., Saharuddin, S., & Koeshendrajana, S. (2023). Nelayan kecil di perkotaan: Karakteristik usaha dan jaringan sosial dalam mengakses pembiayaan di Marunda, Jakarta Utara. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 9(1), 37–48. https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.11919.

Prabowo, H., Afandi, N. A., Dewi, M. P., & Salve, H. R. (2022). Kamal Muara and Kampung Dadap: Survival under environmental pressures. In Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021) (pp. 1703–1708). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.276.

Ramadhan, A., Firdaus, M., Wijaya, R. A., & Muliawan, I. (2016). Estimasi kerugian nelayan dan pembudidaya ikan akibat reklamasi di Teluk Jakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3168.

Robin, Kurnia, R., Soewardi, K., Setyobudiandi, I., & Dharmawan, A. H. (2018). Analisis mekanisme adaptif dan kerentanan nafkah nelayan di Teluk Jakarta (Studi kasus: Nelayan Muara Angke, Kamal Muara dan Kalibaru). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(3), 212–219. https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.20371.

Roitman, S., & Recio, R. B. (2020). Understanding Indonesia’s gated communities and their relationship with inequality. Housing Studies, 35(5), 795–819. https://doi.org/10.1080/02673037.2019.1636002.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Shabrina, N. (2025). The development of Pantai Indah Kapuk 2: Social inequality and eviction of Salembaran Jati residents. Cities and Urban Development Journal, 3(1), Article 5. https://doi.org/10.7454/cudj.v3i1.1041.

Tarigan, M. I., & Ferdinanto, T. (2024). Strong sustainability and ocean justice: Fostering coastal community well-being in Indonesia. Arena Hukum, 17(3), 566–587. https://repository.ubaya.ac.id/47804/.

Yusfiaka, A., Hartati, E., & Nugraha, M. C. (2020). Hubungan perubahan tata guna lahan dengan debit air limpasan pada kawasan hunian Pantai Indah Kapuk 2. Serambi Engineering, 5(1), 720–731.

Downloads

Published

2026-10-15